Organisasi masa pendudukan Jepang lainnya adalah Cuo Sangi In, atau yang disebut pula Badan Pertimbangan Pusat. Cuo Sangi In dibentuk oleh Pemerintah Jepang. Awalnya, ditujukan untuk membuat Jepang sebagai pengendali politik di Indonesia. Namun, oleh para pemimpin pergerakan nasional, organisasi ini dimanfaatkan untuk mengimbangi politik Jepang.
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaknai transparansi dan akuntabilitas yang terjadi di provinsi jawa barat. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja pelayanan kebijakan gubernur Jawa Barat. pada pembahasan ini penulis akan mengurai sejumlah fenomena yang tersebut berhubungan dengan fakta transparasi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Jawa Barat.
Buku Pendidikan Kewarganegaraan PDF. Ibnu Hurri. Buku ini disusun untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dibidang kewarganegaraan. Penulis telah berusaha agar buku ini dapat memenuhi tuntutan tersebut di atas, juga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, pendidik dan masyarakat secara umum. Buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu “good governance”. Sebenarnya upaya-upaya untuk mewu-judkan governance ini telah dilakukan pula, antara lain diwujudkan dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan dalam UU Pengertian sikap. Sikap adalah ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap suatu obyek. Menurut Philip Kotler, sikap adalah evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang yang secara konsisten, menyukai atau tidak menyukai sebuah obyek atau gagasan. Sikap adalah ungkapan perasaan konsumen mengenai apaDwifungsi ABRI dilandaskan oleh ketetapan MPRS No. II Tahun 1969 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Seperti namanya dwifungsi atau yang berarti dua fungsi, ABRI memiliki dua fungsi yang berbeda. Dwifungsi ABRI adalah fungsi tempur dan fungsi pembina wilayah atau pembina masyarakat. Atau sederhananya dapat disebut sebagai kekuatan militer
KOMPAs.com - Debat adalah sebuah kata yang sudah tidak terdengar asing di telinga. 12 Dampak Pemerintahan yang Tidak Transparan. Skola. 12/12/2023, 11:00 WIB.
Termasuk di dalamnya, sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dengan imbalan.
pegawai yang mana agen pemerintah tidak ingin berkorban dari program yang berjalan. Studi implementasi dan dampak kebijakan, seperti halnya sejumlah penelitian, membutuhkan uang untuk membiayai. Studi itu tidak dapat dilakukan dengan baik hanya bagaikan kegiatan ekstrakurikuler atau paruh waktu. Penyiapan sumber daya untuk studi tersebut berarti pemerintahan yang terbuka (open government). Dengan demikian, maka konsep good governance telah membawa perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dimana paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat.10 Ini berarti bahwa PiEy.dampak pemerintahan yang tidak transparan adalah
